Banyak program dan indikator pembangunan yang menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2015. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengulasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at (13/2).
Pertama, Fraksi PKS memberi catatan terkait asumsi inflasi 5 persen. Fraksi PKS memandang pengendalian inflasi kedepan akan semakin sulit ketika harga BBM fluktuatif. “Oleh karena itu Fraksi PKS tegas menolak penghapusan subsidi BBM untuk premium yang direncanakan pemerintah,” ujar Jazuli yang juga anggota Komisi II ini. Menurutnya, harga barang, terutama pangan masih sangat terpengaruh oleh harga BBM bersubsidi. Maka kalau harga BBM bersubsidi fluktuatif, akan berdampak buruk pada inflasi. Hal tersebut, ujarnya, cenderung membuat harga-harga meningkat dan memukul daya beli rakyat secara luas.Kedua, soal pembangunan tol laut. Fraksi PKS meminta proyek tersebut diikuti dengan pengembangan industri maritim yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sebagai negara kepulauan terbesar didunia, ujar Jazuli, Indonesia harus secara serius membangun industri bahari yang terintegrasi antara industri perikanan, transportasi, pertambangan laut, industri produk olahan hasil laut, wisata bahari, dan riset maritim. “Ini harus dikelola dalam desain industrial chain sektor maritim secara komprehensif. PKS menilai roadmap pemerintah ke arah ini belum lengkap,” imbuhnya.
Ketiga, terkait target penerimaan sektor perpajakan sebesaar Rp 1.489,3 triliun yang meningkat sekitar 30 persen dari realisasi tahun 2014. Menurut Jazuli, pemerintah harus bersungguh-sungguh mencapai target tersebut dengan kebijakan extra effort yang telah direncanakan. “Selain itu, target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir yang selalu tidak tercapai harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tambahnya.
Keempat, Fraksi PKS juga memberikan perhatian serius atas pelaksanaan dan program-program kesejahteraan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kami mendesak pemerintah untuk memperbaiki basis Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) secara konsisten dan sungguh-sungguh agar rakyat miskin yang berhak benar-benar mendapatkan fasilitas tersebut,” ujar pria asal Banten ini.
Kelima, Fraksi PKS menilai soal Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang mencapai lebih Rp37 triliun, perencanaan dan pembahasannya belum mendalam.Menurut Jazuli, di masa depan PMN harus dilakukan dengan perencanaan dan pembahasan yang lebih baik, termasuk dengan mempertimbangkan kinerja dan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kita ingin PMN ini langsung berdampak kepada rakyat. Dana sebesar itu mestinya harus mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat jika dikelola dengan target yang jelas. Untuk itu harus ada arah yang jelas dalam pengembangan BUMN,” tambahnya.
Keenam, Fraksi PKS mendesak pemerintah bersungguh-sungguh mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. “Anggaran untuk ini cukup besar, untuk mendukungnya pemerintah harus merealisasikan kebijakan Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan penguasaan lahan bagi petani," tegas Jazuli.
Ketujuh, terkait penuntasan ribuan tenaga honorer yang mengabdi bagi negara ini, Fraksi PKS sangat kecewa dan menyayangkan kelambanan Pemerintah. Hal tersebut, menurut jazuli terlihat dari kurang seriusnya pemerintah memanfaatkan anggaran yang ada untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer tersebut. “Padahal Fraksi PKS mendesak untuk penyelesaian segera dan diakomodir dalam APBN-P ini,” tutur Jazuli.
Menurut Jazuli, banyak hal perlu disorot karena program pembangunan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan DPR serta para stakeholders pembangunan lainnya. “Kami pastikan bahwa Fraksi PKS akan terus melakukan fungsi pengawasan dan dukungan legislasi agar APBN-P 2015 sukses menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar