Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada tahap pertama 2017 yang menerima sebanyak 22 usaha Industri Kecil Menengah (IKM).
Sri Mulyani seperti dikutip Antara mengatakan sebanyak 22 usaha IKM yang mendapatkan fasilitas KITE pada tahap pertama ini, antara lain sejumlah pengrajin di Boyolali, Pekalongan, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Bali, dan Semarang. IKM dimaksud dari produk yang beragam antara lain kerajinan tembaga, logam, pakaian muslim, furniture, rambut palsu, dan mutiara.
Menteri Keuangan berharap, ke depan semakin banyak IKM yang tertarik untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, sehingga mereka mempunyai daya saing yang kuat di pasar global. Kementerian Keuangan sebagai pengelola instrumen fiskal turut serta dalam memajukan IKM antara lain melalui berbagai kebijakan penganggaran baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun penyederhanaan aturan serta, khusus memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk KITE IKM.
KITE IKM merupakan produk dari paket kebijakan ekonomi jilid pertama yang selama ini, dibuat khususnya telah dinikmati oleh industri-indutri berskala besar. Untuk IKM biasanya masih sulit untuk mendapatkan fasilitas.
Sri Mulyani mengatakan dalam rangka mendukung IKM, Kementerian Keuangan melakukan pembedaan dengan menerbitkan peraturan yang bersifat khusus atau spesifik di dalamnya memberikan kemudahan mengimpor bahan baku, bahan modal, dengan tanpa membayar biaya masuk dan pajak impor serta persyaratan perizinan yang mudah.
"Fasilitas KITE IKM juga tidak diwajibkan melapor ke suplayer pada saat mengimpor barang," lanjut Sri Mulyani.
Disebutkan, dengan fasilitas KITE IKM, pihaknya berharap ada penurunan biaya produksi sekitar 20 hingga 25 persen. Sebagai contohnya esimasi penghematan di wilayah sentra kerajinan tembaga Tumang Boyolali ini, bisa mencapai Rp5,51 miliar per tahun dan PT Sari Rambut Bali bisa penghematan biaya produksi sekitar Rp500 juta per tahun.
Penghematan biaya produksi tersebut, sangat signifikan biaya masuk yang tidak perlu dibayar rata-rata sebesar lima persen, pajak impor sekitar 10 persen, pemotongan rantai distribusi bahan baku sekitar dan hasil produksi sekitar lima hingga 10 persen.
"Hal ini, karena IKM bisa melakukan impor atau ekspor langsung tanpa melalui distributor," katanya.
Sri Mulyani berharap dengan penurunan biaya produksi tersebut, maka IKM akan menikmati kemampuan bersain di pasar internasional. Fasilitas IKM diintergrasikan dengan fasilitan Kepabeannya Logistik berikat (PLB).
PLB merupakan gudang untuk menimbun barang impor dan ekspor dengan berbagai fasilitas yang dapat mendukung ketersediaan bahan baku impor baik IKM, sekaligus juga konsolidasi ekspor bagi produk IKM untuk ekspor.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, ke depan terus mengembangan jenis komoditas dan lokasi perusahaan untuk dapat mendapatkan fasilitas KITE IKM. Untuk itu, Kemenkeu telah menunjuk unit khusus Dirjen Bea dan Cukai sebagai agen fasilitas dimasing-masing wilayah bersama Kementerian dan lembaga lainnya agar dapat memberikan asistensi kepada IKM sehingga mereka dapat membantu percepatan tumbuhnya IKM di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan central kerajian tembaga di Desa Tumang Cepogo Boyolali merupakan kerajinan khas di kabupaten ini, dan menjadi legenda banyak tempat dan orang yang datang di daerah ini.
Namun, menurut dia, para perajin tembaga di Tumang yang usahanya IKM atau UKM tersebut perlu mendapatkan bantuan, dorongan, dan pendampingan. IKM setelah mendapatkan ketrampilan dan ilmu yang luar biasa industri logam, mendapatkan akses modal bagus masih perlu pendampingan serta fasilitasi kemudahan mereka sangat diharapkan.
"Persoalan bahan baku impor, pasar yang mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga mereka bisa tumbuh dan mendunia," kata Gubernur. Netralnews
0 komentar:
Posting Komentar