Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan rasa kecewa terhadap meningkatnya Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan menurunnya peringkat terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sepanjang Tahun 2010-2014 sebagaimana termuat dalam Ringkasan Eksekutif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mewakili pandangan Fraksi PKS, hal tersebut disampaikan oleh Anggota Legislatif Abdul Kharis Almasyhari dalam Sidang Paripurna atas Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Pemerintah, pada Rabu (1/7).
"Kami kecewa atas hal tersebut. Dalam hal ini ada dua masa kepemimpinan, yaitu Kepemimpinan SBY sampai sebelum Oktober 2014 dan masa Jokowi-JK dari Oktober hingga Desember 2014," katanya sebagaimana ditemui di Gedung Nusantara II, Rabu (2/7).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini, semestinya Pemerintahan Jokowi-JK yang didukung oleh animo besar masyarakat, dapat memanfaatkan momentum dengan baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Tetapi nyatanya tidak. Kita lihat dari laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, menurut Laporan BPK, terdapat penurunan dari 65 menjadi 62 Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2014, sedangkan yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) naik signifikan dari 3 menjadi 7 Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
Atas dasar itulah, Fraksi PKS DPR RI berharap ada peningkatan perbaikan kinerja keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut. Oleh karena, menurut legislator Komisi XI ini, opini dari BPK merupakan indikator dari transparansi keuangan pemerintah.
"Harapannya ke depan bisa meningkat, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Akan tetapi kalau tidak, mestinya jumlah Wajar Dengan Pengecualian dan disclaimer bisa diturunkan sebaik mungkin," tambahnya.
Fraksi PKS tetap percaya kepada opini yang disampaikan oleh BPK. BPK, menurutnya, memiliki prosedur pemeriksaan yang sudah memenuhi standar, sehingga jika BPK mengatakan tidak baik maka Fraksi PKS pun akan mengatakan hal yang sama kepada publik.
"Temuan-temuan di sana-sini, menunjukkan bahwa memang pemerintah belum bisa dikatakan baik. Sehingga, sikap Fraksi PKS mengatakan pemerintah masih mengecewakan," tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar