Upaya verifikasi dan validasi data kemiskinan terus dilakukan agar penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah lebih tepat sasaran. Namun hingga jelang batas akhir proses pendataan yang direncanakan akhir bulan ini, 'progres' pendataan masih lambat.
Koordinator Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TSKS) Kementrian Sosial untuk Wilayah Boyolali, Taufik Agus Nugroho, Selasa (5/5) menerangkan, hingga saat ini validasi data kemiskinan yang sudah masuk baru sekitar 35 persen. Kecamatan yang datanya sudah lengkap diantaranya Karanggede dan Selo.
Sementara Kecamatan Musuk, Klego, Mojosongo, dan Nogosari masing-masing kurang satu desa. Sedang sisanya rata-rata baru mendapatkan data di satu hingga lima desa. "Data sementara sudah masuk ke Provinsi," terang Taufik.
Taufik menambahkan, kendala yang kerap ditemui yakni banyak warga yang masih menggunakan Kartu Keluarga (KK) lama dan belum beralih menggunakan KK Oracle, yakni KK yang data kependudukannya sudah terintegrasi dengan pusat. Namun untuk mengejar target validasi sebelum batas akhir akhir bulan ini, pihaknya sudah meminta bantuan para perangkat desa dan kecamatan untuk sesegera mungkin melakukan validasi warga miskin yang nanti akan menjadi database untuk berbagai program pemerintah, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Yang KK-nya lama nanti bisa menggunakan surat keterangan desa untuk kepentingan validasi. Kita akan kejar target sebelum batas akhir," terang Taufik.
Ia meminta kepada perangkat desa untuk aktif dalam upaya update data kemiskinan ini. Sebab bila sampai batas akhir sebelum data diajukan ke Kemensos untuk proses verifikasi, tapi pihak desa tak mengirim pembaruan data, maka data kemiskinan untuk berbagai program bantuan sosial pemerintah akan menggunakan data lama.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Purwanto mengakui, ia banyak mendapat komplain terkait penyaluran program sosial yang dianggap tak tepat sasaran akibat menggunakan data lama. Ia pun mengimbau pihak-pihak terkait agar segera mengirimkan pembaruan data sebelum nanti data tersebut diajukan ke Kemensos.
"Sementara ini banyak komplain karena menggunakan data lama, makanya sekarang sedang kita benarkan. Batas akhir sudah disampaikan. Kalau tak mengirim data dan besok program bantuan sosial masih menggunakan data lama ya jangan komplain," tandas Purwanto.
Krhttp://krjogja.com/read/259157/validasi-data-kemiskinan-baru-35-persen.kr
Koordinator Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TSKS) Kementrian Sosial untuk Wilayah Boyolali, Taufik Agus Nugroho, Selasa (5/5) menerangkan, hingga saat ini validasi data kemiskinan yang sudah masuk baru sekitar 35 persen. Kecamatan yang datanya sudah lengkap diantaranya Karanggede dan Selo.
Sementara Kecamatan Musuk, Klego, Mojosongo, dan Nogosari masing-masing kurang satu desa. Sedang sisanya rata-rata baru mendapatkan data di satu hingga lima desa. "Data sementara sudah masuk ke Provinsi," terang Taufik.
Taufik menambahkan, kendala yang kerap ditemui yakni banyak warga yang masih menggunakan Kartu Keluarga (KK) lama dan belum beralih menggunakan KK Oracle, yakni KK yang data kependudukannya sudah terintegrasi dengan pusat. Namun untuk mengejar target validasi sebelum batas akhir akhir bulan ini, pihaknya sudah meminta bantuan para perangkat desa dan kecamatan untuk sesegera mungkin melakukan validasi warga miskin yang nanti akan menjadi database untuk berbagai program pemerintah, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Yang KK-nya lama nanti bisa menggunakan surat keterangan desa untuk kepentingan validasi. Kita akan kejar target sebelum batas akhir," terang Taufik.
Ia meminta kepada perangkat desa untuk aktif dalam upaya update data kemiskinan ini. Sebab bila sampai batas akhir sebelum data diajukan ke Kemensos untuk proses verifikasi, tapi pihak desa tak mengirim pembaruan data, maka data kemiskinan untuk berbagai program bantuan sosial pemerintah akan menggunakan data lama.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Purwanto mengakui, ia banyak mendapat komplain terkait penyaluran program sosial yang dianggap tak tepat sasaran akibat menggunakan data lama. Ia pun mengimbau pihak-pihak terkait agar segera mengirimkan pembaruan data sebelum nanti data tersebut diajukan ke Kemensos.
"Sementara ini banyak komplain karena menggunakan data lama, makanya sekarang sedang kita benarkan. Batas akhir sudah disampaikan. Kalau tak mengirim data dan besok program bantuan sosial masih menggunakan data lama ya jangan komplain," tandas Purwanto.
Krhttp://krjogja.com/read/259157/validasi-data-kemiskinan-baru-35-persen.kr
0 komentar:
Posting Komentar