Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy akhirnya mendeklarasikan dukungan ke pasangan Ahok-Djarot pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Keputusan DPW yang sudah direstui DPP ini ternyata melalui proses yang berliku.
Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan keputusan untuk mendukung Ahok-Djarot sempat mendapat penolakan dari rapat Majelist Tinggi partai.
"Dalam rapat itu, Ketum menyampaikan pada anggota Majelis Tinggi mengenai keputusan untuk mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua," kata Syaifullah kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (28/3).
Pernyataan tersebut, kata dia, justru menyulut penolakan dari para anggota Majelis Tinggi. Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Monoarfa, dan Emron Pangkapi termasuk yang keras menyuarakan bahwa sesuai ideologi partai, tidak mungkin PPP mendukung Ahok.
"Saran tersebut ditolak, Majelis Tinggi menilai tidak mungkin PPP mendukung Ahok. Secara ideologi dan nilai partai, tidak mungkin PPP mendukung calon yang nonmuslim," kata Syaifullah.
"Harus dipahami bahwa mendukung Jokowi dan mendukung Ahok adalah sesuatu yang berbeda. Kalau Jokowi kan jelas muslim tapi kalau Ahok kan bukan," lanjut Syaifullah.
Meski ditolak oleh mayoritas anggota Majelis Tinggi, Romy bergeming. Alasan yang disampaikan, keputusan untuk mendukung Ahok-Djarot adalah untuk menjaga agar koalisi dengan PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura sebagai partai pendukung pemerintah tidak pecah.
Setelah menggelar rapat dengan Majelis Tinggi, beberapa hari kemudian, Romy memanggil seluruh pengurus DPP PPP untuk rapat di restoran Al Jazeera yang terletak di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur.
Seluruh pengurus DPP, termasuk sekjen, seluruh ketua DPP diundang dalam rapat itu. Lagi-lagi, Romy menyampaikan kepada DPP mengenai keputusan untuk mendukung Ahok-Djarot pada putaran dua Pilgub DKI Jakarta.
"Ketua umum menjelaskan bahwa DPP berada di dalam posisi sulit.Ada kepentingan ideologis dan strategis yang saling bertabrakan," ujar Syaifullah menirukan Romy.
Kepentingan ideologis, bahwa secara nilai partai, PPP tidak mungkin untuk mendukung Ahok-Djarot. Namun, partai juga dihadapkan pada pilihan sulit untuk menjaga harmoni dengan partai pendukung pemerintah yang sudah terlebih dahulu mengusung pasangan Ahok-Djarot.
"Demi kepentingan harmoni dengan sesama partai pendukung pemerintah dan demi kepentingan 2019, itu alasan yang disampaikan. DPP pun menerima meski berat," ujar Syaifullah.
Akhirnya dengan pertimbangan keutuhan partai, mencegah perpecahan dengan sesama partai pendukung pemerintah serta kepentingan di pemilu 2019, maka DPP sepakat mendukung Ahok. Keputusan ini kemudian disosialisasikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPP.
0 komentar:
Posting Komentar