Terkait Suap di Klaten, Bupati Seno: Boyolali Aman, Saya Tak Pernah Terima Setoran

Bupati Boyolali, Seno Samodro, memberikan perhatian khusus terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada penghujung tahun 2016. Seno memastikan Boyolali aman, karena dirinya tak pernah terima setoran dan proyek.

Yang jelas terungkapnya kasus Klaten ini sangat saya sesalkan. Dia sahabat saya, teman ngobrol. Sebetulnya orangnya baik lebih dari orang lumrah. Tapi saya harapkan tidak ada lagi bupati dan walikota yang terkena kasus serupa. Ini menyedihkan sekali,” tutur Seno, saat berbincang dengan Solopos.com, seusai Pelantikan dan Pengukuhan 967 ASN di Balai Sidang Mahesa, Minggu (1/1/2017).

Sesama kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, Seno prihatin atas kasus yang menjerat Sri Hartini. “Ibunya yang kena masalah, anaknya juga ikut kena dampaknya hlo itu. Seluruh rekeningnya katanya sampai diblokir, anak dan keluarganya mau makan saja susah sekarang. Apalagi anaknya Bu Sri juga anggota DPRD Klaten, tentu akan jadi beban mental, berat sekali saya kira.”

Selain ungkapan prihatin, Seno berharap kasus suap sampai terkena OTT tidak terjadi di Boyolali. Sedianya, dalam Pelantikan dan Pengukuhan 967 ASN di Balai Sidang Mahesa Minggu kemarin Seno akan membrifing seluruh PNS secara khusus terkait dengan terungkapnya kasus Klaten.

“Begini, saya sudah tahu sebenarnya seluruh tim KPK sudah disebar ke daerah-daerah tak terkecuali di Boyolali. Tapi saya pastikan Boyolali aman, masalahnya saya tidak pernah terima setoran, tak pernah mengurusi proyek. Hla kok nampa setoran, dijajake SKPD wae wegah.”

Sebagai esensinya, Seno mengingkatkan seluruh PNS agar berhati hati. “Terutama masalah obat dan dokter. Ini yang paling bikin saya khawatir. Tahu sendiri kan, dokter itu sponsornya banyak sekali. Next time akan saya briefing khusus, kalau selama ini saya hanya bisa mengingatkan lewat kepala rumah sakit atau kepala dinas kesehatan.”

Terkait pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, Seno tak takut dengan maraknya intelijen dan tim KPK yang tersebar di daerah-daerah karena dia mengklaim tidak ada hal yang menyalahi aturan.

Ketua DPRD Boyolali, S.Paryanto, juga menyesalkan terungkapnya kasus suap Bupati Klaten, Sri Hartini. “Kasus suap itu menyangkut perubahan OPD dan semua daerah mengalami hal itu. Tapi semestinya harus ada transparansi dan menempatkan birokrasi secara profesional, jangan sampai akhir dari urusan administrasi itu justru jadi masalah hukum,” tutur Paryanto.

Paryanto tak memungkiri kasus Klaten ikut mencoreng nama daerah di sekitarnya termasuk Boyolali. “Jadi semua harus hati-hati. Tidak hanya masalah suap menyuap jual beli jabatan, saya harapkan seluruh proyek klir dari urusan suap menyuap.” Harian Jogja