
"Aparat hukum berani sama partai kecil, kalau seperti PKS, PPP (oknum kader partai politik) yang terlibat korupsi dan lain langsung disikat, kalau seperti Partai Golkar atau PDIP, mutar-mutar. Coba lihat kasus e-KTP sudah lama sekali," kata Umar, dalam acara diskusi bertajuk Partai Politik & Budaya Korupsi, di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).
Umar berujar, saat ini sudah seharusnya KPK berani membabat habis para pelaku korupsi termasuk kasus yang sedang santer saat ini. Yakni, kasus megakorupsi kartu penduduk berbasis korupsi (e-KTP).
"KPK harus berani, kalau KPK bisa sentuh yang punya kekuatan orang akan percaya," pungkasnya.
Beritajatim
0 komentar:
Posting Komentar