Tambahan penghasilan (Tamsil) PNS di jajaran Pemkab Boyolali dinilai tidak adil. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari sejumlah pegawai setempat.
Sejumlah PNS baik dari kalangan staf maupun pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menilai besaran tamsil dan nilai kenaikan tamsil antara jabatan satu dengan lainnya dinilai tidak adil.
Salah seorang pegawai di salah satu SKPD mempertanyakan dasar perhitungan tamsil tahun ini. Dia menjelaskan, tamsil adalah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri di luar tunjangan jabatan maupun tunjangan fungsional.
Asasnya adalah pemerataan dan keadilan. Hanya saja, sejauh ini para PNS tidak mengetahui dasar penentuan angka tamsil itu.
“Dasar penghitunganya apa kita sama sekali tidak mengetahui, tiba-tiba sudah muncul angkanya,” ungkapnya, kemarin.
Dijelaskan, dalam Perbup tidak dijelaskan dasar penentuan angka tamsil. Sumber tersebut mencontohkan beberapa angka tamsil yang dinilai timpang dan tidak adil.
Tamsil untuk sama-sama pejabat eselon IIB, antara staf ahli dengan kepala SKPD harus dibedakan. Kepala SKPD bisa dapat Rp 2,5 juta/bulan, staf ahli hanya Rp 1,75 juta/bulan.
Perbedaan nilai tamsil yang diterima eselon IIA (Sekretaris Daerah) dengan pejabat lainnya di eselon IIB juga dinilai sangat njomplang. Seperti diketahui, tamsil yang diterima Sekda mencapai Rp 6 juta per bulan, sementara pejabat eselon IIB maksimal hanya Rp 3 juta per bulan.
Sementara ketimpangan paling kentara terlihat pada tamsil bagi PNS fungsional di luar tenaga pendidikan dengan tenaga fungsional umum lainnya dan auditor. Dengan golongan yang sama, PNS fungsional di luar tenaga pendidikan (misalnya tenaga penyuluh pertanian) hanya mendapat tamsil Rp 150.000 per bulan, sementara auditor ahli pertama hingga madya bisa mendapat tamsil Rp 550.000 hingga Rp 850.000 per bulan.
“Dulu, Bupati pernah menjanjikan tamsil bagi penyuluh pertanian akan dinaikkan tiga kali lipat. Tapi kenyataannya tahun ini tamsil penyuluh pertanian hanya naik Rp 25.000,” imbuhnya.
Selain menjadi perbincangan hangat dikalangan PNS, banyak juga yang mempertanyakan alokasi anggaran untuk tamsil tahun ini kan naik dari Rp 14 miliar menjadi Rp 19 miliar.
“Kenaikan Rp 5 miliar ini dasarnya apa, tapi alokasinya kenapa ada yang naik berjuta-juta tapi ada juga yang hanya naik Rp 25.000,” ujarnya kecewa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, mengakui banyak PNS yang belum sepakat dengan hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal tamsil. Namun,pihaknya menilai wajar.
“Tamsil ini kan urusan banyak orang, wajarlah kalau merasa tidak adil. Hasil kajian kami seperti itu, kalau ada yang belum cocok nanti kami evaluasi,” kata Sekda.
0 komentar:
Posting Komentar