Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan dukungannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD. Hal ini disampaikan Ketua Umum KAMMI Andriyana dalam siaran pers yang diterima pasberita.com, Jumat (12/9).
KAMMI menilai dengan dikembalikannya hak Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD akan menyelamatkan masa depan Demokrasi Pancasila.
Menurut Andriyana, Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila sebagaimana amanat Pancasila Sila Keempat. Demokrasi yang melalui Sistem Permusyawaratan Perwakilan dan bertujuan menjaga Keutuhan NKRI dan Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia.
"Bukan demokrasi liberal yang sarat transaksi uang dan kekuasaan yang berujung pada penjajahanpolitik dan ekonomi yang dilakukan oleh kepentingan asing melalui kekuatan modal dan media massa," ungkapnya.
Dia mengatakan, dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah solusi mencegah demokrasi liberal yang mengancam Ideologi Pancasila dan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
Andriyana menambahkan, ada tiga alasan mengapa Pilkada harusdikembalikan ke DPRD demi menyelamatkan demokrasi Pancasila di Indonesia.
"Alasan pertama mengembalikan implementasi demokrasi Pancasila pada tempat yang sesuai dengan Pancasila Sila Keempat. Demokrasi Pancasila mengedepankan Permusyawaratan perwakilan. DPRD adalah representasi suara rakyat, sehingga kepala daerah yang dipilih oleh DPRD merupakan representasi suara Rakyat," katanya.
Alasan kedua, menurut Andriyana, Pilkada langsung adalah demokrasli liberal yang menjadi pintu masuk bagi kepentingan asing dan aseng yang mengancam Ideologi Pancasila, keutuhan NKRI dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Kepentingan Asing dan Aseng yang menguasai modal telah menguasai dan menghegemoni Pilkada dengan kekuatan media massa, politik uang, dan lembaga survey abal-abal mereka.
Kini semakin banyak kepala daerah terpilh karena telah menghabiskan modal besar yang diperoleh dari para cukong dan pengusaha hitam.
"Ini adalah lonceng kematian bagi demokrasi Pancasila dan Kepentingan nasional bangsa Indonesia karena loyalitas mereka milik cukong dan pengusaha hitam," bebernya.
Alasan ketiga, lanjut Andriyana, mengembalikan nalar sehat rakyat Indonesia yang kini terjangkit virus pragmatisme akibat transaksi jual beli suara massif di Pilkada.
“Kita patut cemas dan sedih melihat banyaknya broker suara dan tidak sedikit rakyat yang memperjualbelikan suara mereka. Ini akibat Pilkada yang bertabur uang. Para pendiri bangsa tentu sangat sedih bila melihat praktik jual beli suara yang sangat massif. Karenanya ini harus dihentikan dengan mengembalikan mandat Sila Keempat Pancasila dimana Pilkada cukup melalui DPRD," pungkasnya.
pasberita
0 komentar:
Posting Komentar