Boyolali, NU Online
Relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali ke Kemiri Mojosongo beberapa waktu lalu menjadi sorotan banyak kalangan. Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Boyolali, KH Abdul Khamid menyayangkan relokasi tersebut.
Kiai Khamid yang merupakan pengasuh pesantren di Dawar Manggis menginginkan eksekusi pengentasan kemiskinan ketimbang belanja relokasi kantor Pemkab Boyolali.
“Apa artinya gedung kabupaten mewah tapi ekonomi warganya sendiri kurang bagus,” kata Kiai Khamid saat ditemui di kediamannya di dukuh Dawar, Manggis, Mojosongo, Boyolali, Rabu (29/1).
Terkait hal itu, Kiai Khamid bersama sejumlah kiai yang tergabung dalam forum ulama telah membahas perihal ini dan telah menyampaikannya ke pemerintah. “Sementara ini, baru sebatas penyampaian keprihatinan,” ungkapnya.
Selain masalah pembangunan gedung Pemkab, forum ulama juga menyampaikan masalah terkait kebijakan pemerintah seperti mutasi. “Sering kami dengar, pegawai dimutasi ke posisi yang bukan bidangnya atau di tempat yang jauh,” tukasnya.
Dengan adanya perhatian dan kritik dari masyarakat, ia mendorong jajaran Pemkab Boyolali untuk mematangkan kebijakannya demi kemaslahatan warga secara luas.
nu or.id
Relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali ke Kemiri Mojosongo beberapa waktu lalu menjadi sorotan banyak kalangan. Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Boyolali, KH Abdul Khamid menyayangkan relokasi tersebut.
Kiai Khamid yang merupakan pengasuh pesantren di Dawar Manggis menginginkan eksekusi pengentasan kemiskinan ketimbang belanja relokasi kantor Pemkab Boyolali.
“Apa artinya gedung kabupaten mewah tapi ekonomi warganya sendiri kurang bagus,” kata Kiai Khamid saat ditemui di kediamannya di dukuh Dawar, Manggis, Mojosongo, Boyolali, Rabu (29/1).
Terkait hal itu, Kiai Khamid bersama sejumlah kiai yang tergabung dalam forum ulama telah membahas perihal ini dan telah menyampaikannya ke pemerintah. “Sementara ini, baru sebatas penyampaian keprihatinan,” ungkapnya.
Selain masalah pembangunan gedung Pemkab, forum ulama juga menyampaikan masalah terkait kebijakan pemerintah seperti mutasi. “Sering kami dengar, pegawai dimutasi ke posisi yang bukan bidangnya atau di tempat yang jauh,” tukasnya.
Dengan adanya perhatian dan kritik dari masyarakat, ia mendorong jajaran Pemkab Boyolali untuk mematangkan kebijakannya demi kemaslahatan warga secara luas.
nu or.id
0 komentar:
Posting Komentar